MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyerap langsung aspirasi masyarakat saat berdialog dengan tokoh adat dan warga Miangas di Pendopo Miangas, Sabtu (13/2/2026) malam. Sejumlah persoalan mendasar di wilayah perbatasan pun mencuat dalam pertemuan tersebut.
Kegiatan yang dihadiri Camat Miangas dan perwakilan kepolisian itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi sehari-hari.
“Kami datang untuk mendengar langsung apa yang menjadi harapan masyarakat di pulau terluar Indonesia,” ujar Sahrin.
Tokoh adat Miangas, Petrus, mengungkapkan bahwa akses transportasi laut menuju Miangas belum beroperasi dalam setahun terakhir. Hal ini berdampak pada mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok.
Sementara itu, tokoh masyarakat Ibu Laling menyoroti kondisi layanan kesehatan yang dinilai semakin memprihatinkan. Ia menyebut Miangas hampir dua tahun tidak memiliki dokter.
“Puskesmas ada, tetapi tidak ada dokter dan obat-obatan sangat terbatas. Warga kesulitan jika sakit,” katanya.
Selain berdialog, Sahrin juga meninjau sejumlah fasilitas negara pada Sabtu (14/2/2026). Ia menemukan beberapa kantor pemerintahan dalam kondisi rusak, pagar fasilitas umum copot, serta papan nama instansi tidak terurus.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan wilayah perbatasan masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar.
Keluhan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan kebijakan perdagangan lintas batas Indonesia–Filipina. Batas nilai barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan saat ini hanya USD250, yang dinilai membatasi aktivitas ekonomi masyarakat.
Warga berharap pemerintah dapat memperbarui kesepakatan tersebut agar perdagangan lintas batas dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Miangas.
“Kami melihat langsung kondisi Miangas. Wilayah perbatasan harus menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat,” tegas Sahrin.
Kunjungan ke Miangas merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Sahrin setelah sebelumnya mengunjungi Merauke, Papua, dan Manado, Sulawesi Utara, untuk melihat langsung kondisi wilayah terluar Indonesia.
Ia menegaskan aspirasi masyarakat Miangas akan menjadi bagian dari agenda perjuangan Gerakan Rakyat dalam mendorong pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan.